Bahrullah Akbar

The Implementation of Utilizing Government Capital Funds Policy in the Indonesia Logistics Bureau

25 Oktober 2023
This study analyzes the policy implementation of Government Capital Funds (GCF) for the Indonesia Logistics Bureau (Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, Perum BULOG) to support national food security. This study also aims to identify any obstacles and determine the development of an effective policy model for implementing the policy. This study uses qualitative methods, and the primary data was obtained from informants using the snowball technique collected from indepth interviews. The result of this study is that the implementation of GCF fund utilization could have been more optimal in achieving the set targets due to several obstacles. These obstacles include the incomprehensiveness and inconsistencies in GCF policy planning, the difficulty of undertaking land acquisition and obtaining an environmental license, GCF funds are much less than the total needs that should be met, and the discontinuation of the RASTRA Program for low-income families and poor food security governance. In addition, developing an implementation model for the effective use of GCF funds requires strengthening the authority of national food security management institutions. This study recommends that the government upgrade the status of Indonesia"s Logistics Bureau to become a ministry-level institution. The relationship pattern with the National Food Agency must also be strengthened for better food policy governance.
2023_ART_PP_Barullah_Akbar_01.pdf

Bahrullah Akbar menumbuh kembangkan profesionalisme BPK

15 November 2022
Eksistensinya sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPKRI) patut diancungi jempol. Sejumlah gebrakan telah ia lakukan. Tak heran jika pejabat karier di lembaga pemeriksa keuangan negara ini dipercaya sebagai Wakil Ketua BPK RI. Ia gencar melakukan peningkatan kualitas SDM di BPK agar menumbuh kembangkan profesionalisme di lembaga negara tersebut.
2018_ART_PP_MENS_01.pdf

Factors determining low regional financial independence: financial autonomy and degree of decentralization

13 September 2022
This study aims to assess the Tulang Bawang Regency"s fiscal independence and determine the fac-tors that affect it. This study used the data of the 2015-2019 Statement of Budget Realization of Tu-lang Bawang Barat Regency and primary data from interviews. The research method applies a qual-itativeapproachwithaninductivemethodologyusingseveralfinancialratiossuchastheeffective-ness of Local Own-source Revenue management, the ratio of the degree of decentralization, the ra-tio of regional financial dependence, and the ratio of regional financial independence. Based on the results, the ratio of regional financial independence shows an average of 1.54%, within the 0-25% interval, and classified under the shallow criteria. It may be inferred that regional financial inde-pendence in meeting its funding needs for the administration of government affairs is still very low. The regional financial dependence ratio shows an average of 85.99%, categorized as a very high de-pendency. The calculation of the ratio results proves that the local own-source revenue of Tulang Bawang Barat Regency is still low. Furthermore, a large number of mandatory spending from the central government and national budgeting politics causes the regional financial independence of Tulang Bawang Barat Regency to become low.
2022_ART_PP_JURN06_2.pdf

Audit keuangan dan kesejahteraan rakyat studi pada kabupaten Badung, Tabanan dan kota Denpasar tahun 2013

25 Maret 2022
Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteran ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat
2105_ART_PP_JURN06.pdf

Measuring efficiency and effectiveness of Indonesian regional development banks

09 Maret 2022
This study explores the efficiency and effectiveness of Regional Development Banks (BPD) based on the results of performance audit conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). Performance audit produces conclusion and recommendation on economy, efficiency and effec-tiveness (3E). BPDs are expected to be regional champions in their respective regions. Data enve-lopment analysis (DEA) is used to calculate the level of production and operational efficiency of the BPDs while the level of effectiveness is assessed based on the results of performance audit conduct-ed by BPK RI. The results show that both efficiency and effectiveness are not always achieved. This study also identifies BPD that have the highest value of production and operational efficiency and the level of effectiveness. The BPD obtained the highest efficiency and effectiveness values that could be used as a reference for other BPDs to make improvements and become a regional champi-on in their respective regions.
2019_ART_PP_JURN06.pdf

Sinergi Fungsi Pengawasan Keuangan Negara Antara BPK, DPR dan DPD

12 Maret 2018
Dalam perspektif ilmu manajemen, pengawasan terdiri dari peran monitoring dan peran evaluasi (monev) yang embedded dengan proses bisnis atau aktivitas organisasi atau entitas, yang terkait dengan mekanisme waktu, apakah harian, mingguan, bulanan, triwulanan, kwartal, dan satu tahunan, sebagai refleksi pertanggungjawaban. Pemeriksaan intern tersebut dilaksanakan sebelum pemeriksaan ekstern. Sedangkan peran pengawasan lainnya adalah dalam bentuk pemeriksaan atau post audit, setelah satu tahun bentuk pertanggungjawaban terhadap aktifitas entitas.
2018_ART_PP_KEUA03_02.pdf

Sertifikasi Bebas Korupsi?

28 Februari 2018
Apakah entitas yang mendapat opini WTP telah terbebas dari korupsi? Inilah isu terhangat yang sedang ramai diperbincangkan di ruang publik. Ada banyak pendapat berseliweran, yang intinya mempertanyakan mengapa entitas yang berhasil meraih opini WTP di dalamnya masih lekat dengan tindak pidana korupsi. Tentu pendapat demikian perlu diluruskan, agar masyarakat memahami esensi bukan sekadar kabar burung yang sulit dipertanggungjawabkan.
2018_ART_PP_KEUA02_02.pdf

Urgensi Perencanaan Pembangunan Semesta Berencana

26 Februari 2018
Diskursus mengenai perencanaan pembangunan yang sinergis, utuh, dan menyeluruh kembali mendapat perhatian. Berbagai kalangan mulai mewacanakan penyusunan model pembangunan seperti Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai blue print sistem pembangunan nasional. Jika dilihat dari perspektif politik maupun perspektif akademik, wacana tersebut patut disambut di tengah tantangan kebangsaan kita yang semakin kompleks dalam mewujudkan tujuan bernegara.
2018_ART_PP_KEUA02_03.pdf

Holding BUMN, Perlukah?

25 Februari 2018
Dalam acara Executive Leadership Program (ELP) tanggal 25 Januari 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembentukan induk usaha BUMN (holding) merupakan sebuah terobosan baru karena menjadikan modal perusahaan menjadi besar. Di sisi lain, BUMN akan lebih mudah untuk mencari pendanaan. Namun demikian, Presiden meminta pembentukan induk BUMN dilakukan penuh perhitungan dengan memperhatikan seluruh undang-undang.
2018_ART_PP_KEUA02_04.pdf

Menumbuh Kembangkan Profesionalisme BPK

24 Januari 2018
Eksitensinya sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK RI) patut diacungi jempol. Sejumlah gebrakan telah ia lakukan. Tak heran jika pejabat karier di lembaga pemeriksa keuangan negara ini dipercaya sebagai Wakil Ketua BPK RI. Ia gencar melakukan peningkatan kualitas SDM di BPK agar menumbuh kembangkan profesionalisme di lembaga negara tersebut.
2018_ART_PP_MenumbuhkembangkanProfesionalisme BPK_01.pdf

Setelah WTP, Lalu Apa ?

18 Juli 2017
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan pemeriksaannya kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, dan DPD RI. Pada Semester I tahun 2017, BPK menerbitkan 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 113 LHP Pemerintah Pusat, 537 LHP Pemerintah Daerah, serta LHP BUMN dan Badan Lainnya sebanyak 37 LHP. Dari seluruh LHP tersebut, BPK menyampaikan total temuan sebanyak sebanyak 9.729 temuan serta total rekomendasi sebanyak 25.937.
2017_ART_PP_Setelah WTP Lalu Apa.pdf

Memperkuat Internal Control dan E-Audit

01 Oktober 2014
Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama terlaksananya goog corporate governance. Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang di biayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap kententuan peraturan perundang-undanganyang berlaku serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut.
2014_ART_PP_WARTA_Memperkuat_internal_control_dan_e-audit_IV_10_02.pdf

Dari ORI Hingga KEK

01 Juni 2014
Tujuan bernegara dicetuskan oleh para Founding Fathers dalam penbukaan UUD 1945, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2014_ART_PP_Dari ori hingga kek06_01.pdf

#

#
#
2019_ART_PP_WART09_01.pdf

• 1